Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
Jl. Tapak Tugurejo Semarang Kode Pos 50151, Telp. 024-8664742, Fax. 024-8664743

kriteria penapisan


Kategori , pada 16 Juni 2014
ditulis oleh Administrator

KRITERIA PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdapat dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut, terkait lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan :

Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan:

Ya/Tidak/Ragu-ragu.
Jelaskan secara ringkas

Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu. Kenapa?

1. Akan mengubah tata guna lahan yang ada?



2. Akan mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi?



3. Akan mengubah kapasitas absorbsi lingkungan alami, khususnya daerah berikut?

  • Lahan basah
  • Daerah pesisir
  • Area pegunungan dan hutan
  • Kawasan lindung alam dan taman nasional
  • Kawasan yang dilindung oleh peraturan perundangan
  • Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan
  • Daerah berpopulasi padat
  • Lansekap yang memiliki nilai penting  sejarah, budaya atau arkeologi




Langkah 2

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan.

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan:

Ya/Tidak/Ragu-ragu. Jelaskan secara ringkas

Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu. Kenapa?
1. Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam?



2. Akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui?



3. Dalam proses dan kegiatannya akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya?


4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya?


5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?



6. Akan mengintroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik?



7. Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati?



8. Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup?



9. Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?



Jawaban “YA” merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Langkah 3

Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban ”YA” dari daftar pertanyaan pada Langkah 1 dan Langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut:
1. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
2.
luas wilayah persebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak; dan
6.
berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Langkah 4

Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa:

  • usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negatif yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia.
  • tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi.

Langkah 5

Bila hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib memiliki AMDAL dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.